karawangplus.com Jujur Memotret Karawang
Karawangplus.com – Konflik organisasi kembali menyelimuti sepak bola Jawa Barat. Sejumlah klub, pelatih, pemain, dan pegiat sepak bola di Kabupaten Karawang menyatakan penolakan terbuka terhadap penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua ASKAB PSSI Karawang. Penolakan itu dituangkan dalam sebuah petisi yang beredar luas di kalangan insan sepak bola daerah sejak awal pekan ini.
Dokumen bertajuk “Petisi Penolakan Penunjukan Plt Ketua PSSI Kabupaten Karawang” itu mempersoalkan proses penunjukan yang dinilai dilakukan secara sepihak, tanpa komunikasi dengan pemangku kepentingan sepak bola setempat. Dalam naskah petisi, para penanda tangan menyebut keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi.
“Penunjukan dilakukan tanpa mekanisme organisasi yang jelas dan tanpa melibatkan stakeholder sepak bola daerah,” ujar Budi Ketua Forum Voter sekaligus penggagas acara.
Nada keberatan tak berhenti pada aspek prosedural. Sejumlah pegiat sepak bola Karawang mulai melempar wacana boikot terhadap agenda maupun program yang berada di bawah koordinasi PSSI Jawa Barat apabila tuntutan mereka diabaikan. Ancaman itu mencakup penghentian partisipasi dalam kegiatan pembinaan, kompetisi, hingga agenda administratif yang melibatkan ASKAB Karawang.
Situasi ini memperlihatkan retaknya hubungan antara akar rumput sepak bola daerah dan struktur organisasi di tingkat provinsi. Beberapa pengurus klub lokal yang dihubungi menyebut keputusan penunjukan Plt justru berpotensi memperuncing fragmentasi internal di Karawang. “Kalau tata kelola organisasi tidak dijalankan secara terbuka, sulit meminta anggota tetap patuh pada program,” ujarnya.
Dalam petisi tersebut, kelompok penolak juga meminta agar kepemimpinan sementara tetap dijalankan oleh ketua yang sedang menjabat hingga ada mekanisme resmi sesuai statuta organisasi. Mereka menilai langkah tersebut lebih aman untuk menjaga kesinambungan program dan menghindari kekosongan kepemimpinan.
Tak hanya itu, desakan juga diarahkan kepada PSSI pusat. Sejumlah pegiat sepak bola Karawang meminta federasi di tingkat nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Plt Sekretaris Jenderal PSSI Jawa Barat yang dianggap menjadi bagian dari polemik penunjukan tersebut. Mereka menilai perlu ada koreksi organisasi agar keputusan strategis di tingkat daerah tidak memicu kegaduhan berkepanjangan.
Menurut mereka, evaluasi diperlukan untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan sesuai statuta dan tidak melahirkan keputusan yang dinilai sepihak. Desakan itu menandai eskalasi baru dalam konflik internal sepak bola Jawa Barat yang sebelumnya hanya berkutat pada penolakan di level daerah.
Hingga berita ini ditulis belum ada penjelasan resmi dari pihak PSSI Jawa Barat mengenai dasar penunjukan Plt tersebut maupun respons terhadap ancaman boikot dan tuntutan evaluasi dari sejumlah stakeholder sepak bola Karawang. Ketiadaan klarifikasi itu justru memperbesar spekulasi di kalangan pelaku sepak bola daerah.
Konflik organisasi semacam ini bukan perkara sepele dalam ekosistem sepak bola amatir. Di level daerah, legitimasi kepemimpinan sering kali menentukan jalannya kompetisi usia muda, distribusi bantuan pembinaan, hingga relasi antar klub. Ketika kepercayaan publik organisasi melemah, yang terdampak bukan hanya elite pengurus, melainkan juga pemain muda dan kompetisi lokal yang bergantung pada stabilitas organisasi.
Bagi sebagian pengamat sepak bola daerah, polemik di Karawang menjadi cermin persoalan lama dalam tubuh organisasi sepak bola, keputusan struktural yang kerap lahir secara tertutup, tetapi menuntut kepatuhan kolektif. Dalam situasi seperti itu, ancaman boikot bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan sinyal hilangnya kepercayaan terhadap mekanisme organisasi.
Penulis : John O’ray
