karawangplus.com Jujur Memotret Karawang
Karawangplus.com – Dunia Sepakbola Karawang kini tengah diguncang prahara. Penyebabnya, Surat PSSI Jawa Barat perihal penunjukan Plt Ketua PSSI Karawang membuat kaget para anggota klub organisasi sepakbola di tanah pangkal perjuangan. Para anggota Askab yang berjumlah 35 klub ini merasa keputusan tersebut terkesan dipaksakan dan diambil sepihak.
Imbasnya, operasional program pembinaan dan kompetisi terancam batal dan tidak bisa dilaksanakan tahun ini. Padahal selama 4 tahun terakhir, program Askab berjalan dengan baik dan dirasakan dampaknya oleh para anggota klub.
Tak ayal, penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Asosiasi Kabupaten (Askab) oleh PSSI Provinsi Jawa Barat untuk PSSI Karawang pun menuai polemik. Sejumlah anggota klub sepak bola di Karawang mengecam kebijakan tersebut karena dinilai dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan anggota klub.
Para perwakilan klub menyampaikan bahwa keputusan penunjukan Plt tidak melalui mekanisme musyawarah ataupun komunikasi resmi dengan anggota. Mereka menilai langkah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tingkat provinsi itu bertentangan dengan semangat transparansi dan demokrasi dalam tata kelola organisasi sepak bola.
“Kami menolak penunjukan Plt Askab Karawang ini. Kami semua terkejut tiba-tiba sudah ada penunjukan Plt. Ini mencederai prinsip kebersamaan dalam organisasi,” ujar Oday salah satu perwakilan klub di Karawang, Rabu (15/4).
Menurut mereka, Askab sebagai organisasi berbasis anggota seharusnya menjunjung tinggi prinsip partisipatif. Setiap keputusan strategis, termasuk penunjukan Plt, idealnya melalui konsultasi dan komunikasi dengan klub-klub sebagai anggota Askab.
“Apalagi program pembinaan klub dan kompetisi sudah berjalan dengan baik selama 4 tahun terakhir. Setidaknya keputusan ini dibicarakan dahulu dengan stakholder Askab PSSI Karawang. Tidak main tunjuk-tunjuk untuk menggantikan aja,” sesal Oday pemilik klub Supermania berbasis di Jatirasa ini.
Selain itu, kata Oday, sejumlah anggota juga mempertanyakan dasar penunjukan tersebut. Mereka meminta PSSI Provinsi Jawa Barat untuk membuka secara transparan landasan statuta atau regulasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
Kendati pun pihak provinsi memiliki kewenangan untuk mengambil langkah administratif dalam kondisi tertentu, seperti kekosongan kepemimpinan atau situasi organisasi yang dianggap tidak berjalan normal.
Namun demikian, anggota klub menilai bahwa kewenangan tersebut tetap harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan komunikasi terbuka. “Gak bisa main ganti-ganti aja, semua ada mekanismenya, ada caranya, tempuh dulu komunikasinya dengan baik,” tambahnya.
Sebagai bentuk protes, beberapa klub berencana mengajukan keberatan resmi serta meminta klarifikasi langsung kepada pihak provinsi. Mereka juga tidak menutup kemungkinan untuk membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi di internal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia jika tidak ada penyelesaian yang memuaskan.
Hingga berita ini diturunkan, Plt Ketua PSSI Jawa Barat Vivin Cahyani Sungkono dan Plt Sekjen Muhammad Jaelani Saputera belum memberikan komentar resmi mengenai polemik yang menyulut reaksi anggota klub Askab PSSI Karawang.
