karawangplus.com Jujur Memotret Karawang
Karawangplus.com – Nama program itu terdengar garang: Sekolah Maung. Di atas podium kebijakan, program ini dipromosikan sebagai wajah baru pendidikan Jawa Barat. Pemprov menyiapkan 41 sekolah negeri sebagai proyek percontohan untuk tahun ajaran 2026/2027. Targetnya tak main-main, mencetak sekitar 21 ribu siswa unggulan lewat jalur akademik dan non-akademik.
Salah satu sekolah yang masuk dalam proyek itu adalah SMA Negeri 5 Karawang. Sekolah ini akan menerima 384 siswa melalui tiga jalur: akademik, non-akademik, dan Cerdas Istimewa Bakat Istimewa atau CIBI. Untuk jalur akademik saja, siswa wajib mengantongi nilai rapor minimal 85 sejak semester awal. Sisanya harus lolos Tes Kemampuan Akademik.
Negara tampaknya ingin memastikan hanya yang “terbaik” yang boleh masuk kandang Maung.
Di sinilah persoalan mulai terasa ganjil. Pendidikan publik perlahan dipoles seperti kompetisi kasta. Anak-anak dengan nilai tinggi, sertifikat menumpuk, dan akses fasilitas memadai ditempatkan di jalur cepat menuju sekolah unggulan. Sementara yang lain kembali diingatkan pada nasib lama: berjuang dengan fasilitas seadanya.
Pemerintah menyebutnya meritokrasi. Publik mungkin melihatnya sebagai seleksi sosial dengan kemasan lebih elegan.
Kritik pun dilayangkan oleh Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Aten Munajat. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu terpaku pada pengembangan sekolah-sekolah tertentu yang akhirnya justru menciptakan kesan “eksklusif” atau elitis.
Menurut Aten, orientasi pembangunan sektor pendidikan di Jawa Barat seharusnya mengedepankan asas pemerataan, bukan sekadar menonjolkan prestasi di segelintir sekolah percontohan.
“Jutaan siswa di Jawa Barat saat ini jauh lebih membutuhkan pemerataan kualitas pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta,” ujar Aten.
Ia juga membeberkan realita di lapangan di mana mayoritas sekolah reguler masih terseok-seok menghadapi persoalan klasik.
Mulai dari keterbatasan fasilitas belajar-mengajar, mutu tenaga pendidik yang belum merata, hingga minimnya sokongan anggaran.
Aten khawatir, jika panggung utama hanya diberikan kepada Sekolah Maung, sekolah-sekolah reguler lainnya akan semakin tenggelam dan tertinggal.
Lebih lanjut, Aten menyoroti potret buram daya tampung sekolah negeri di Jawa Barat yang hingga kini masih tergolong rendah. Kapasitas sekolah negeri saat ini dilaporkan baru mampu mengakomodasi sekitar 43,9 persen dari total kebutuhan pendidikan menengah.
Dengan angka tersebut, sebagian besar siswa di Jawa Barat mau tidak mau harus bergantung pada sekolah swasta atau sekolah reguler yang ada.
“Program Sekolah Maung ini tidak akan sanggup menampung seluruh siswa berprestasi karena jumlah sekolah dan kursinya sangat terbatas,” cetusnya.
Dampak buruknya, masyarakat bisa makin terobsesi mengejar sekolah berlabel unggulan tersebut, sementara sekolah lain yang luput dari perhatian pemerintah menjadi kurang diminati.
Aten pun meminta Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi untuk tidak sekadar mengejar citra lewat program-program yang terdengar mentereng.
Baginya, pekerjaan rumah yang paling mendesak bagi pemerintah adalah memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas, tanpa harus membeda-bedakan.
Penulis : John O’ray
