karawangplus.com Jujur Memotret Karawang
Karawangplus.com – Pemerintah Kabupaten Karawang menghadapi tantangan besar jelang tahun anggaran 2026. Pasalnya, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dipastikan mengalami penurunan drastis, dengan Karawang kehilangan alokasi hampir Rp800 miliar. Namun, di tengah badai fiskal ini, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh menegaskan bahwa berbagai program prioritas tetap akan berjalan. Tetapi ia akan memilih jalur tidak populer, yakni efisiensi anggaran dan reformasi struktur organisasi perangkat daerah (OPD).
“Saya tidak mau program prioritas seperti Rutilahu, Karawang Cerdas, infrastruktur, hingga UHC terhenti hanya karena kita kehilangan dana pusat. UHC saja butuh anggaran sekitar Rp310 miliar. Jadi, saya sudah instruksikan Pak Sekda untuk mulai menghitung dan mengkaji kemungkinan penggabungan dinas. Yang tadinya empat, bisa jadi dua. Termasuk kepala seksi juga akan dirampingkan,” tegas Aep.
Ia juga menyampaikan bahwa efisiensi akan difokuskan pada pos belanja pegawai, dengan skema penggabungan dinas yang akan mulai diterapkan pada tahun 2026. Ini termasuk penggabungan unit kerja di level kepala bagian hingga kepala seksi.
“Saya tahu ini tidak populer. Tapi ini jalan yang harus ditempuh. Kalau tidak, kita akan kesulitan menjalankan program-program penting,” ujarnya.
Dalam menghadapi penurunan dana pusat, Pemkab Karawang tidak serta-merta membebani masyarakat. Aep memastikan tidak ada kenaikan pajak bagi masyarakat umum di tahun berjalan. Namun, untuk sektor industri, kemungkinan besar akan terjadi penyesuaian.
“Kalau pun ada kenaikan pajak industri, maksimal di angka 30 persen. Itu pun kami masih kaji secara mendalam,” jelasnya.
Pemkab Karawang juga tengah intensif menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pajak reklame, pajak kendaraan industri berpelat T, serta pengambilan air bawah tanah oleh perusahaan-perusahaan.
“Saya akan turun langsung ke lapangan, cek perusahaan-perusahaan yang ambil air tanah. Kita juga koordinasi dengan Bapenda dan Datun soal perusahaan-perusahaan yang menunggak kewajiban,” kata Aep.
Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula direncanakan didanai APBD, kini akan ditanggung oleh pusat. Anggaran yang sudah dialokasikan untuk MBG dialihkan ke program penanganan stunting, terutama untuk penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa telur secara berkelanjutan.
Bupati Aep juga menaruh perhatian pada pembangunan di wilayah utara Karawang, khususnya di kawasan Tanjung Baru, Cilamaya Kulon. Dikenal sebagai destinasi wisata pada masa lalu, Tanjung Baru kini kembali masuk dalam radar pembangunan daerah.
“Kita sudah bangun hampir 5 kilometer jalan di sana. Itu murni dari APBD, tidak ada bantuan provinsi atau pusat. Harapan saya, daerah utara bisa kembali hidup, masyarakatnya punya penghasilan,” ungkapnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Bupati Aep memastikan bahwa program-program sosial tetap menjadi prioritas. Jumlah bantuan Rutilahu ditingkatkan dari 2.000 unit menjadi 2.500 unit. Program Universal Health Coverage (UHC) tetap dilanjutkan. Begitu juga dengan pembangunan sekolah, yang dianggarkan hingga Rp100 miliar lebih, serta program perlindungan sosial seperti jaminan ketenagakerjaan untuk buruh dan nelayan, serta asuransi sawah.
“Saya tidak mau belanja langsung dipotong, apalagi untuk pendidikan dan kesehatan. Ini prioritas utama. Kita lanjutkan jaminan ketenagakerjaan untuk petani, buruh, nelayan. Walaupun anggarannya mungkin tidak bisa 100 persen karena pusat juga mengurangi, tapi tetap kita jalankan,” pungkasnya.
