karawangplus.com Jujur Memotret Karawang
Karawangplus.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Karawang dengan LBH Aryamandalika yang membahas terkait, kondisi jalan Badami-Loji yang rusak parah, reboisasi pertambangan Karawang Selatan, dugaan privasi dan pertambangan baru yang dilakukan PT. Juin Shin, serta penjelasan proyek jalan Tol Jakarta-Cikampek II, Kamis 18 Juli 2024.
Pada RDP Tersebut LBH Aryamandalika menyoroti keberadaan PT. Juin Shin yang melakukan aktivitas pertambangan di wilayah Karawang selatan, yang di duga berdampak pada kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan hidup, cagar alam dan habitat ekosistem hewan.
Hal tersebut disampaikan Kepala bidang Politik, Hukum dan HAM, April bahwa kegiatan operasional pertambangan PT. Juin Shin di Karawang Selatan jelas berdampak pada kerusakan jalan Badami-Loji karena kendaraan dari PT. Juin Shin ber tonase besar melewati jalur tersebut, lalu menyebabkan kerusakan mata air di lingkungan sekitar yang awalnya airnya jernih kini berubah keruh, serta berdampak pada ekosistem habitat hewan, seperti habitat kera ekor panjang.
“Adanya aktivitas pertambangan PT. Juin Shin mengancam keberlangsungan habitat ekosistem Kera ekor panjang dan juga habitat hewan lainnya, seperti adanya Macan yang turun ke lingkungan masyarakat yang memangsa hewan ternak warga, hal ini menandakan habitat ekosistem alam sudah rusak, maka Pemkab Karawang harus mengkaji ulang dan melakukan penelitian terhadap keberlangsungan aktivitas pertambangan PT. Juin Shin”ungkapnya.
April menuturkan, Pemkab Karawang harus menjaga keberlangsungan habitat kera ekor panjang jangan sampai hewan lainnya jangan sampai punah, dan juga Pemkab Karawang harus memberikan fasilitas kepada warga sekitar.
“Pasalnya Warga yang tadinya berpenghasilan dari sektor pertambangan menjadi berpenghasilan dari sektor Agro bisnis, Agro wisata serta di yakini mampu memajukan sektor UMKM di wilayah Karawang Selatan,”ucapnya.
Lebih lanjut April menyampaikan, saat RDP pihak perwakilan dari Pemkab Karawang menyatakan yang mengeluarkan perizinan PT. Juin Shin yaitu Pemprov Jawa Barat, maka dari itu kami mendesak DPRD Karawang untuk mengundang pihak Pemprov Jawa Barat pada RDP selanjutnya sehingga pihak Pemprov Jawa Barat dapat melihat langsung kondisi riil kerusakan jalan, kerusakan lingkungan maupun keterancaman habitat ekosistem yang di akibatkan adanya aktivitas pertambangan PT. Juin Shin,
