karawangplus.com Jujur Memotret Karawang
Karawangplus.com — Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, meninjau lokasi rencana pembangunan proyek pintu air yang digadang-gadang akan menjadi solusi permanen bagi banjir tahunan. Kawasan tersebut telah menjadi langganan banjir selama hampir dua dekade dan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat maupun pemerintah.
Dalam kunjungan kerjanya di Desa Parungsari, Saan mengatakan, banjir di Karangligar dan wilayah sekitarnya sudah terjadi hampir setiap tahun selama lebih dari 20 tahun, namun hingga kini belum tertangani secara tuntas.
“Ini hampir setiap tahun kena banjir, sudah berlangsung hampir 20 tahun dan belum tertangani. Bukan hanya merugikan masyarakat, tapi pemerintah juga rugi. Areal persawahan terdampak sangat luar biasa,” ujar Saan dalam kunjungannya, Kamis, 20 November 2025.
Lebih lanjut, Saan menjelaskan, upaya mencari solusi sebenarnya sudah dilakukan sejak setahun lalu. Setelah pembahasan bersama BBWS Citarum dan Kementerian Pekerjaan Umum, diputuskan pembangunan sistem pengendali banjir sebagai langkah utama.
“Ini kan pertemuan dua sungai. Jadi akan dibangun pengendali banjir. Pekerjaannya mulai tahun ini, sehingga tahun depan masyarakat Karangligar dan sekitarnya mudah-mudahan sudah terbebas dari banjir,” katanya.
Saan menegaskan bahwa penanganan banjir Karangligar merupakan bentuk kolaborasi antara DPR, pemerintah pusat, BBWS Citarum, dan Pemerintah Kabupaten Karawang. Salah satu tantangan utama adalah pembebasan lahan.
“Targetnya 2026 bisa terealisasi. Pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemkab Karawang. Untuk pembangunan fisik dan mekanikalnya ditangani langsung oleh Kementerian PU dengan anggaran sekitar Rp100 miliar,” jelasnya.
Ia berharap pembangunan ini dapat memberikan kepastian hidup bagi masyarakat yang selama ini hidup dalam kekhawatiran banjir.
“Masyarakat harus terbebas dari banjir. Mereka butuh rasa tenang, tidak lagi khawatir hasil kerja keras bertahun-tahun hilang karena banjir,” ujarnya.
Saan juga menekankan bahwa penanganan banjir ini akan berdampak besar pada sektor pertanian, mengingat Karawang merupakan lumbung pangan nasional.
“Areal persawahan hampir 160 hektare tiap tahun terendam. Yang tadinya bisa panen tiga kali, bisa turun jadi satu kali. Ini menghambat ketahanan pangan nasional. Kalau masalah ini selesai, maka pemerintah melindungi masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan,” tegasnya.
Meski proyek belum berjalan, banjir masih terjadi di beberapa titik sekitar Karangligar dan warga sudah terbiasa dan adaptif menghadapi kondisi tersebut.
“Ketika hujan mulai turun, mereka langsung mengemasi barang-barang dan bersiap mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tapi kita harapkan ini jadi tahun terakhir mereka mengalami banjir,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BBWS Citarum, Marasi Deon Joubert, S.T., M.PSDA, menjelaskan bahwa Karangligar merupakan kawasan “banjir abadi” akibat kombinasi penurunan muka tanah, kapasitas sungai yang menurun, dan alih fungsi lahan di daerah hulu.
Ia menyebut laporan BPBD menunjukkan terjadi penurunan muka tanah hingga 2 meter dalam periode 2007–2015, serta land subsidence 1,1 cm per tahun berdasarkan penyelidikan Balai Teknik Air Tanah.
“Di sini adalah pertemuan Sungai Cibeet dan Sungai Citarum. Kapasitas Sungai Cibeet sudah berkurang, sementara di hulu terjadi alih fungsi lahan yang meningkatkan debit air. Saluran pembuang Cidawolong dan Kedung Hurang juga tidak mampu menahan aliran ketika muka air meningkat,” jelasnya.
Pada banjir Maret 2025, tercatat:
160 hektare sawah terendam
1.700 rumah terdampak
Sarana prasarana seperti masjid dan sekolah turut tergenang
Adapun solusi pengendalian banjir, BBWS Citarum merencanakan beberapa langkah strategis:
1. Pemasangan pintu air dan pompa di dua titik pertemuan aliran balik Sungai Cibeet.
2. Normalisasi dan penanggulan saluran pembuang Cidawolong dan Kedung Hurang.
3. Pembangunan rumah pompa.
4. Target penyelesaian operasional pintu air dan pompa pada Juli–Agustus 2026.
5. Pembangunan tanggul Sungai Cibeet sepanjang 5,2 km (sisi Karawang), 6,5 km (sisi Bekasi) dengan estimasi anggaran Rp400 miliar.
“Dengan sistem ini, banjir karangligar yang sudah terjadi 20 tahun bisa kita reduksi drastis. Genangan 160 hektare yang terjadi pada 2025 dapat diperkecil menjadi hanya beberapa hektare saja,” tegasnya.
Joubert juga mengapresiasi Pemkab Karawang yang telah mulai memproses pembebasan lahan agar pekerjaan konstruksi dapat segera dilaksanakan.
Kendati demikian, proyek pengendalian banjir Karangligar ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya menyelamatkan masyarakat, tetapi juga menjaga produktivitas pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan nasional.
