karawangplus.com Jujur Memotret Karawang
Karawangplus.com – Sebanyak 19 honorer di lingkungan Pemkab Karawang dipastikan gagal menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Penyebabnya, mereka memilih untuk tidak mengisi dokumen daftar riwayat hidup (DRH) yang menjadi syarat utama pengajuan PPPK.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Sistem Informasi BKPSDM Karawang, Nendi Sopandi, menegaskan, honorer yang tidak mengisi DRH otomatis tidak bisa lanjut ke tahap penetapan Nomor Induk (NI) PPPK.
“Sudah tidak bisa menyusul karena sistem menutup otomatis. Batas waktu pengusulan NI PPPK berakhir Selasa, 30 September 2025, pukul 20.00 WIB,” ujar Nendi, Kamis 2 Oktober 2025.
Dari total 6.510 formasi PPPK yang ditetapkan Kementerian PANRB, sebanyak 6.491 orang mengisi DRH, sementara 19 lainnya tidak. Mereka yang sudah melengkapi DRH kini tengah diusulkan NI PPPK-nya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk verifikasi berkas.
Sementara itu, bagi 19 honorer yang tidak mengisi DRH, Nendi meminta perangkat daerah terkait membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
“SPTJM ini penting sebagai dokumen hukum agar tidak muncul tuntutan di kemudian hari. Kalau nanti ada yang menuntut diangkat jadi ASN, kami sudah punya dasar bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban administratif,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengisian DRH merupakan syarat final dalam proses pengusulan NI PPPK. Begitu tenggat waktu terlewat, sistem menutup otomatis tanpa pengecualian.
“Ini berlaku nasional, bukan hanya di Karawang,” jelasnya.
Adapun terkait jadwal pelantikan PPPK Paruh Waktu, BKPSDM Karawang masih menunggu arahan resmi pemerintah pusat.
“Kalau ada aturan baru, tentu akan kami sesuaikan,” pungkas Nendi.
