Karawangplus.com –Presiden Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang bersama ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi Tolak RUU TNI menggelar aksi besar – besaran di depan Gedung DPRD Karawang pada Jumat petang (21/3/2025).
Koordinator aksi, Hendra Nova Ramadhan Selaku Presiden Mahasiswa Unsika menyatakan, bahwa RUU TNI sebagai ancaman serius bagi demokratisasi di Indonesia, karena proses yang tidak transparan dan minimnya patrisipasi publik, dari hal tersebut dinilai sebagai upaya untuk melayani kepentingan politik tertentu.
“RUU TNI adalah ancaman serius bagi demokratisasi di Indonesia. Kami tidak ingin kembali ke era Orde Baru di mana militer memiliki peran dominan dalam politik dan urusan sipil. Proses pembahasan UU ini yang tidak transparan dan minim partisipasi publik semakin menguatkan kecurigaan kami bahwa UU ini dibuat untuk melayani kepentingan politik tertentu.”
Sementara itu, Hendra menegaskan, mengenai RUU TNI tersebut berpotensi dapat melanggar hak asasi manusia dengan membuka ruang bagi militer agar lebih leluasa terlibat dalam urusan sipil, yang pada hal ini jelas mengundang pertanyaan publik.
“UU TNI berpotensi melanggar hak asasi manusia dan membuka ruang bagi militer untuk terlibat dalam urusan sipil. Ini adalah langkah mundur bagi reformasi TNI dan demokratisasi di Indonesia. terlebih lagi mekanisme proses pembentukan peraturan perundangan-undangan tidak sesuai dengan proses yang benar. UU TNI di lakukan oleh DPR RI dengan segala aspek kepentingan politik, karena UU tersebut tidak ada/masuk dalam daftar prolegnas. yang kenapa tiba-tiba bisa di sahkan dan juga tidak melibatkan partisipasi publik. jelas hal ini mengundang pertanyaan publik, kami mahasiswa melihat sedang ada konsolidasi kekuatan politik yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif yang jelas konsolidasi politik yang di lakukan menciderai semangat reformasi,” Tegasnya.
Aksi yang didukung oleh berbagai organisasi mahasiswa di karawang di antaranya, Aliansi Mahasiswa Pangkal Perjuangan Karawang, BEM Unsika, Mahasiswa UBP, Mahasiswa Budi Pertiwi, BEM Usindo, Mahasiswa Horizon, HMI Cab Karawang, PMII Cab Karawang, BEM Nusantara Karawang, dsb. Mereka bersatu dalam menuntut agar DPR dan Pemerintah mendengarkan suara rakyat dan mencabut UU TNI yang bermasalah.
Kendati demikian, iapun menutup dalam hal ini demonstrasi mahasiswa yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat sipil dengan memastikan kebijakan yang diambil tidak melanggar prinsip-prinsip Demokrasi dan HAM.
“Aksi ini yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat sipil terhadap masa depan demokrasi dan hak-hak sipil di Indonesia. Kami mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera mencabut UU TNI, membuka ruang partisipasi publik, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia,” utasnya.