Karawangplus.com – Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karawang bersama dengan Kejaksaan Negeri Karawang melakukan kerjasama dibidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negera.
Penandatanganan kesepakatan kerjasama dibidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara serta Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) antara Kejari Karawang dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Karawang.
Tujuan kerjasama ini yaitu, Kejari Karawang dapat memberikan bantuan berupa fasilitas hukum khusus dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. “Yaitu bantuan hukum litigasi maupun non litigasi, pertimbangan hukum, pendapatan hukum maupun tindakan hukum lainnya kepada OPD yang terkait,” ujar Kasi Datun Kejari Karawang Lia Pratiwi.
Kerjasama yang sudah terljalin selalam 3 tahun terakhir ini, tentu menjadi jurus ampuh untuk meminimalisir terjadinya peristiwa hukum ataupun tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh OPD. Sehingga, nantinya program Pemerintah Daerah Karawang akan berjalan dengan baik, karena adanya bantuan konsultasi hukum tersebut.
“Hal ini bertujuan untuk kemajuan Kabupaten Karawang khsususnya dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara,”tandas Lia.
Didalam tugas dan wewenang kejaksaan yaitu melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada instansi pemerintah dan negara, BUMN/BUMD untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI.